TDC- Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, konflik Rusia-Ukraina menjadi disrupsi paling besar secara global abad ini, setelah Pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dalam dua tahun terakhir.
 |
| Istimewa |
"Seperti mengembalikan satu fakta sejarah 500-600 tahun terakhir ini, yaitu krisis besar dalam sejarah selalu diselesaikan dengan perang besar," kata Anis Matta dalam Gelora Talk 'Membaca Akhir Konflik Rusia Vs Ukraina dan Bagaimana Posisi Indonesia?' yang digelar secara daring, Rabu (9/3/2022) petang dan siaran persnya disampaikan kepada wartawan, Jum,at (11/3/22).
Hadir Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid, mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Inggris Dr. Rizal Sukma, serta pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie.
Anis Matta berbendapat perang Rusia-Ukraina akan berdampak lama secara politik, ekonomi dan hubungan internasional.
Bagi Indonesia, ada dua hal jika perang masih berlanjut. Yakni, masalah ekonomi dan tantangan nasional baru di tengah upaya tarik menarik pembentukan aliansi baru.
Pertama soal energi, mengingat Indonesia mengimpor minyak kira-kira 500.000 barel per hari. Kedua harga pangan yang melambung tinggi, karena Indonesia adalah negara dengan tingkat keamanan yang relatif rapuh, apalagi beberapa komponen dari sembako masih diimpor dari negara lain.
Kenaikan apa pun dari sektor pangan, akan berpengaruh terhadap harga pangan ke depan.
“Sekarang sudah bisa disaksikan kenaikan harga BBM di mana-mana. Dampaknya, ke sektor energi akan naik semuanya," kata Anis Matta sambil menambahkan, karena konfliknya terbuka, maka tidak ada yang bisa membuat satu skenario yang fix akan ke mana arahnya. Semua kemungkinan bisa terjadi.
Anis Matta mengharapkan pemerintah Indonesia perlu menyiapkan skenario jangka pendek untuk memadamkan kebakaran ekonomi yang akan sangat massif.
Jika ekonomi Indonesia ingin selamat dari dampak krisis perang Rusia-Ukraina, maka perlu meniru langkah yang telah dilakukan China dengan mereduksi angka pertumbuhannya dari 8 menjadi 5,5 persen.
"Karena kebakaran ekonomi dalam jangka pendek, kita memerlukan pemadam kebakaran” kata Anis Matta seraya menyebutkan, setelah berhasil mengatasi kebakaran ekonomi, Indonesia perlu merumuskan kembali kepentingan nasionalnya di tengah upaya pembentukan aliansi global baru.
Sebab, perang ini memperdalam proses de-globalisasi, setelah Covid-19 dalam dua tahun terakhir.
Supaya Indonesia tidak terseret dalam pusaran konflik pembentukan aliansi global baru, perlu memberikan proteksi kepada kepentingan nasionalnya secara ekonomi.
Sebab, secara ekonomi semua negara akan kembali ke sistem proteksionisme, menyelamatkan diri masing-masing terlebih dahulu. Setelah itu, baru menatap proses pembentukan aliansi-aliansi global baru.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah untuk mewaspadai dampak geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi akibat perang Rusia-Ukraina.
Indonesia, perlu waspada terhadap perubahan geopolitik global sebagai akibat dari struktur keamanan regional yang berubah selain benturan kepentingan antarnegara dan perebutan akses energi.
Meutya mengakui, dampak langsung dari konflik Rusia-Ukraina masih berskala regional. Akan tetapi, bukan tidak mungkin juga akan berdampak pada ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
"Harapan pemulihan ekonomi Indonesia akibat Pandemi tentu akan makin jauh akibat perang Rusia-Ukraina," ujar politisi Partai Golkar ini.
Mantan Dubes Indonesia untuk Inggris Dr.Rizal Sukma berpandangan, Indonesia tetap harus mengedepankan politik bebas aktifnya dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina saat ini.
Artinya, tidak berpihak pada koalisi ke Amerika, Uni Eropa dan NATO atau aliansi Rusia dan China.
Kepentingan Indonesia hanya menolak penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian pelanggaran kedaulatan negara oleh negara lain.
Rizal memastikan politik bebas aktif Indonesia, bukan berarti netral atau tidak peduli dengan negara lain. Dengan politik bebas aktif, Indonesia sebenarnya bisa diuntungkan memiliki stratregi pertarungan dalam menghadapi dua kekuatan besar.
Bisa memainkan diplomasi multilateral di kawasan ini, karena negara memastikan memiliki strategis otonomi, bukan menjadi tempat pertarungan dari negara-negara besar, sehingga kepentingan nasional bisa dilindungi.
Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengemukakan, Indonesia seharusnya lebih berhati-hati dalam melihat konflik Rusia-Ukraina agar tidak terjebak dan terjerumus pusaran konflik yang diciptakan Amerika Serikat dan NATO.
Diamatinya, Rusia tidak melakukan aneksasi atau invasi. Tidak merancang untuk menduduki atau merebut Ukraina, hanya hegemoni Amerika Serikat (AS) dan NATO.
Berbagai macam sanksi yang tidak masuk akal kepada Rusia, justru akan membuat Presiden Rusia Vladimir Putin semakin berani dan gila.
Sebab, Putin mengetahui kelemahan kekuatan AS, Uni Eropa dan NATO, termasuk dalam berdiplomasi.
"Seharusnya kita abstain “ujar Connie sambil bertanya siapa yang ngomongin kita tidak mesti abstain.
Connie menilai bahwa Indonesia belum dimasukkan Putin sebagai negara yang tidak bersahabat dengan Rusia, mungkin tinggal menunggu waktu saja.
Menurutnya, seharusnya Indonesia abstain, bukan mendukung resolusi Majelis Umum PBB.
Sebagai negara yang menggagas berdirinya Gerakan Non Blok, Indonesia seharusnya meniru politik diplomasi yang dilakukan oleh Presiden RI pertama Soekarno, yang menggabungkan negara-negara di PBB untuk mengimbangi politik besar blok.
