TDC-Masyarakat Garuda Sumatera Utara (Margasu) menyerukan untuk memboikot 100 Anggota DPRD Sumut yang diduga terlibat suap Proyek Rp27 triliuan.
Boikot untuk tidak memilih kembali anggota DPRD Sumut pada Pemilu 2024 mendatang diserukan Margasu saat menggelar aksi di depan gedung dewan tersebut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis, 22 Januari 2023.
Bahkan, Margasu menuding 100 anggota DPRD Sumut menerima dugaan suap dari proyek jalan dan jembatan senilai Rp 2,7 triliun tersebut.
Selain itu, dugaan kebocoran dana Sosialisasi Perda (sosper) dan wasbang sangat mungkin terjadi selama ini.
"Kita menyatakan 100 anggota DPRD Sumut diduga telah menerima suap dari proyek Rp 2,7T, karena mereka tak berani memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Begitu juga dugaan kebocoran sana sosper dan wasbang ratusan miliar. Hari ini kita telah dikecewakan 100 wakil rakyat Sumut ini," ungkap Ketua Umum Margasu Hasanul Arifin Rambe alias Gopal dalam orasinya di depan gedung DPRD Sumut.
Saat itu pula Hasanul menyerukan maayarakat Sumut agar tidak memilih 100 anggota DPRD Sumut pada Pileg 2024 mendatang, karena diduga menerima suap proyek Rp 2,7T dan terlibat dugaan korupsi dana sosper dan wasbang.
"Jangan pilih lagi 100 anggota DPRD Sumut ini, mereka tak pantas jadi wakil rakyat. Mereka cocoknya jadi wakil koruptor. Tak ada satupun dari mereka yang berani memberikan klarifikasi kepada kita. Tandai nama nama mereka, Margasu akan kampanyekan ini kepada masyarakat untuk tidak memilih mereka lagi," tegasnya.
Hasanul semakin berapi-api dalam orasinya ketika 5 orang perwakilan Margasu yang diminta masuk ke Ruangan Bamus DPRD Sumut, akan tetapi tak ada seorang pun wakil rakyat yang menerima.
Awalnya seorang anggata dari Fraksi Gerindra Sumut Azmi Sitorus alias Jemek terlihat di Ruangan Bamus.
Akan tetapi, tak berapa lama kemudian pergi dan tak kembali lagi ke Ruangan Bamus.
"100 wakil rakyat tak berani jumpa kita di Ruangan Bamus, itu tanda tandanya mereka takut memberikan klarifikasi proyek Rp 2,7T dan dugaan kebocoran dana sosper dan wasbang," katanya.
Menurutnya, semakin kuat dugaan suap dan korupsi dilakukan DPRD Sumut.
"Kita tantang Ketua Baskami Ginting dan Wakil Ketua Rahmansyah Sibarani hadapi Gopal di sini, depan masyarakat dan polisi yang berjaga ini, apa yang bisa mereka buat di depan Gopal? Apa jawaban mereka terkait dugaan suap proyek Rp 2,7T dan dugaan korupsi dana sosper dan wasbang," katanya.
Selanjutnya, Hasanul juga meminta anggota DPRD untuk menjelaskan dugaan korupsi dana Sosper dan Wasbang.
"Suruh juga si Lutfi datang ke sini untuk menjelaskan dugaan korupsi dana sosper dan wasbang. Lufti itu ketua kegiatan sosper dan wasbang. Mana dia, apa dia berani memberikan klarifikasi? Jangan banyak gaya jadi wakil rakyat, makan dan gaji kalian dari uang rakyat," tegas Hasanul.
Hasanul juga mengatakan, 100 anggota DPRD Sumut agar siap-siap diperiksa Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap proyek Rp 2,7 triliun yang tidak ada payung hukumnya, dan hanya bermodalkan MoU.
"Siap-siap kalian wahai 100 anggota DPRD Sumut, modus kalian sudah tercium KPK. Nasib kalian akan sama seperti kasus suap Gatot kepada anggota DPRD Sumut yang lalu. Siapkan uang pengembalian kalau tak mau ditangkap KPK," teriak Hadanul.
Hingga 5 jam lamanya berorasi, tak juga direspon oleh 100 anggota DPRD Sumut, Hasanul pun mengajak massa aksi untuk meninggalkan lokasi.***
