TDC-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Mhd Jahari Sitepu didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Rudy F Sianturi, Kalapas Kelas I Medan, beserta perwakilan Kepala UPT dan Jajaran Pemasyarakatan melaksanakan kegiatan studi tiru ke Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, Selasa, 5 Desember 2023.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan langkah-langkah strategis pengamanan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtib serta menjaga kondisi Lapas dan Rutan sepatutnya dalam keadaan aman dan kondusif.
Studi Tiru Pemasyarakatan ini bertujuan untuk mempelajari sistem keamanan, sarana dan bangunan serta proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Pada kesempatan ini, kunjungan studi tiru diterima langsung oleh Mardi Santoso selaku Kalapas Kelas I Batu Nusakambangan. Dalam sambutannya, Mardi menjelaskan sejarah singkat dunia pemasyarakatan di nusakambangan mulai dari klasifikasi tingakatan mulai dari minimum security, medium security, maximum security sampai super maximum security.
Penangananganan tentang tugas dan fungsi dari masing – masing tingkatan tersebut tidak luput dari paparan yang disampaikan oleh Kalapas Batu.
Tidak ingin melewatkan kesempatan, Jahari Sitepu dan Kadiv PAS beserta rombongan melanjutkan kegiatan dengan berkeliling beberapa area lapas diantaranya, pos mata elang/control room, basement, dan luar area blok kamar hunian WBP, sarana dan prasarana juga tidak luput dari pemantauan di Lapas High Risk Kelas I Batu Nusakambangan.
“Keinginan kami kepada seluruh jajaran petugas pemasyarakatan untuk menguasai prinsip – prinsip, teknik, maupun langkah strategis pengamanan pemasyarakatan untuk meminimalisir risiko gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di Lapas juga Rutan," pesan Jahari.
Dengan adanya studi tiru pemasyarakatan ini, salah seorang Kakanwil Unit Wilayah Kemenkumham ini berharap jajaran pegawai pemasyarakatan tidak saja memiliki intelektualitas yang tinggi, kemampuan kepemimpinan yang handal, kepekaan yang tajam (change awareness), tetapi juga harus memiliki integritas yang teruji, sehingga terjaga dari berbagai tindakan tidak terpuji, terutama suap, pungli dan korupsi. (TDC/red)***
