TDC-Sebanyak dua orang terdakwa kasus penipuan senilai Rp14,5 miliar hanya dituntut 6 bulan penjara.
Bahkan ironisnya, pidana tersebut tidak diharuskan untuk dijalani oelh kedua penipu tersebut, kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun berakhir.
Kedua penipu dimaksud ialah Direktur PT Budi Garaha Perkasa Utama, Dedy Stefanus Ibrahim Matasina (43) dan Kuasa PT Mangun Coy, Parulian Simanungkalit (38).
Tuntutan ringan itu dibacakan dalam sidang tuntutan dan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Padahal, keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada proyek Revitalisasi Pasar Tradisional Kampung Lalang yang merugikan korban Suharman senilai Rp14,5 miliar.
Dalam sidang tuntutan yang digelar pada Kamis 29 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) Yusnar Yusuf dan Nelson Victor Hutabarat menyatakan kedua terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
Bahkan, majelis hakim yang diketuai Abdul Hadi Nasution dalam sidang putusan pada Kamis 28 Maret 2024, sependapat dengan JPU. Kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
Namun, vonis yang dijatuhkan majelis hakim Abdul Hadi Nasution didampingi masing-masing hakim anggota yakni Phillip M Soentpiet dan Pinta Uli Tarigan lebih ringan dari tuntutan JPU yakni pidana percobaan selama 1 tahun.
“Menjatuhkan pidana kepada kedua terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun berakhir,” ujar Abdul Hadi Nasution dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan, Kamis 18 April 2024.
Sementara itu, JPU Yusnar Yusuf ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (14/4/2024), terkait apakah pihaknya mengajukan banding atas vonis percobaan tersebut, dirinya enggan berkomentar dan meminta wartawan agar menghubungi Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan.
“Komunikasi dengan Kasi Penkum yang bang,” katanya sembari mengaku bahwa dalam kasus tersebut sudah ada perdamaian.
Terpisah, Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan ketika dikonfirmasi mengatakan akan mengecek hal tersebut.
"Nanti kita cek ke Bidang Pidum ya bang,” sebut Yos.
Mengutip dakwaan JPU Yusnar Yusuf dan Nelson Victor mengatakan kasus bermula pada tahun 2016, dimana Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan tengah memiliki proyek Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Kampung Lalang, Medan Sunggal, yang dikerjakan oleh dua perusahaan yakni, PT Mangun Coy dan PT Budi Garaha Perkasa Utama dalam Kerjasama Operasi.
Dalam proyek itu, terdakwa Dedy Stefanus Ibrahim Matasina bertindak sebagai Direktur dari PT Budi Garaha Perkasa Utama, sedangkan terdakwa Parulian Simanungkalit bertindak sebagai Kuasa dari PT Mangun Coy.
Awalnya, proyek revitalisasi dimaksud seharusnya sudah mulai dikerjakan kedua terdakwa sejak bulan Agustus 2016 dengan nilai proyek sebesar Rp26.288.350.000. Namun, pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh para terdakwa sesuai waktu ditentukan.
Dikarenakan pekerjaan tidak selesai, lalu pada April 2018, kedua terdakwa mencari pihak lain yang memiliki modal untuk diajak kerjasama meneruskan pekerjaan proyek tersebut.
Kedua terdakwa pun bertemu dengan saksi korban Suharman dan mengajak untuk bekerjasama dengan mereka agar saksi korban meneruskan pekerjaan proyek yang dimaksud.
Atas kebohongan kedua terdakwa, saksi korban pun percaya dan mau memenuhi ajakan atau permintaan para terdakwa untuk bekerjasama meneruskan penyelesaian pekerjaan tersebut dengan menggunakan modal serta tenaga kerja yang seluruhnya dari saksi korban hingga proyek dimaksud selesai 100%.
Setelah pekerjaan revitalisasi tersebut telah selesai dikerjakan oleh saksi korban pada sekitar tanggal 10 September 2018, namun sampai saat ini pembayaran kepada saksi korban belum juga dilakukan sebagaimana janji kedua terdakwa. Sehingga akibat perbuatan kedua terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp14.500.000.000 atau Rp14,5 miliar. (TDC/red)***
