SYSTEMATIC REVIEW DAMPAK GOOD GOVERNANCE DAN
MANFAAT BAGI INDONESIA (SYSTEMATIC REVIEW OF THE IMPACT OF GOOD GOVERNANCE AND BENEFITS FOR INDONESIA)
ABSTRAK
Pendahuluan:
Tata kelola pemerintahan yang baik telah menjadi fokus utama pembangunan negara
negara di dunia, termasuk Indonesia.Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji dampak
positif tata kelola pemerintahan yang baik terhadap kemajuan Indonesia.
Dalam konteks ini, tata pemerintahan yang baik mengacu pada praktik pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik.
Penelitian menunjukkan bahwa praktik tata kelola yang baik mempunyai banyak dampak
signifikan terhadap Indonesia.
Pertama, transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan publik memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, mengurangi korupsi dan
meningkatkan investasi dalam dan luar negeri.
Kedua, partisipasi masyarakat yang ditingkatkan melalui tata kelola yang baik, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.
Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik juga berdampak positif terhadap stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Prinsip-prinsip seperti keadilan, keberagaman dan perlindungan hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam tata pemerintahan yang baik dan membantu
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan sosial, ekonomi dan politik yang berkelanjutan.
Namun, masih ada tantangan dalam mencapai tata kelola yang baik di Indonesia secara keseluruhan.
Keterbatasan sumber daya, keragaman geografis, serta tantangan budaya dan politik merupakan hambatan terbesar yang harus diatasi.
Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas
pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat masih merupakan tantangan
utama untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik terus memberikan
dampak positif terhadap kemajuan Indonesia.
Dengan memahami dampak positif tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat bekerja sama untuk lebih meningkatkan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
Kata Kunci: Kelola, Dampak, Indonesia
ABSTRACT
Introduction
Good governance has become the main focus of development for countries in the world,
including Indonesia.
The purpose of this article is to examine the positive impact of good
governance on Indonesia's progress.
In this context, good governance refers to government
practices that are transparent, accountable, participatory, effective and oriented towards the public interest. Research shows that good governance practices have many significant impacts on Indonesia.
First, transparency and accountability in public policy strengthen public trust in government, reduce corruption and increase domestic and foreign investment.
Second, community participation, enhanced through good governance, enables more
inclusive and sustainable decision making, resulting in policies that are better suited to the needs of local communities.
Apart from that, good governance also has a positive impact on
political stability and economic growth in Indonesia. Principles such as justice, diversity and the protection of human rights are integrated into good governance and help create an environment conducive to sustainable social, economic and political development.
However, there are still challenges in achieving good governance in Indonesia as a whole.
Limited resources, geographic diversity, and cultural and political challenges are the biggest obstacles that must be overcome. Therefore, steps to strengthen institutions, increase government capacity and increase community participation remain key challenges to ensure that good governance continues to have a positive impact on Indonesia's progress.
By understanding the positive impacts of good governance, the Indonesian government and
society can work together to further improve good governance practices and achieve
inclusive, sustainable and competitive development at the national and international levels.
Keywords: Manage, Impact, Indonesia
Jurnal Ilmu social
PENDAHULUAN
Tata kelola pemerintahan yang baik telah menjadi fokus utama pembangunan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.
Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji dampak positif tata kelola pemerintahan
yang baik terhadap kemajuan Indonesia.
Dalam konteks ini, tata pemerintahan yang baik mengacu pada praktik pemerintahan
yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan
publik.
Penelitian menunjukkan bahwa praktik tata kelola yang baik mempunyai banyak dampak
signifikan terhadap Indonesia.
Pertama, transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan publik memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, mengurangi korupsi dan meningkatkan investasi dalam dan luar
negeri.
Kedua, partisipasi masyarakat yang ditingkatkan melalui tata kelola yang baik, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.
Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik juga berdampak positif terhadap
stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Prinsip-prinsip seperti keadilan, keberagaman dan perlindungan hak asasi
manusia diintegrasikan ke dalam tata pemerintahan yang baik dan membantu menciptakanlingkungan yang kondusif bagi pembangunan sosial, ekonomi dan politik yang berkelanjutan.
Namun, masih ada tantangan dalam mencapai tata kelola yang baik di Indonesia
secara keseluruhan.
Keterbatasan sumber daya, keragaman geografis, serta tantangan budaya dan politik merupakan hambatan terbesar yang harus diatasi.
Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat masih merupakan tantangan utama untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik terus memberikan dampak positif terhadap kemajuan Indonesia.
Dengan memahami dampak positif tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat bekerja sama untuk lebih meningkatkan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
BAHAN DAN METODE
Pengumpulan data: Data untuk analisis ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk publikasi pemerintah, laporan lembaga penelitian, data statistik resmi dan literatur yang relevan.
Data primer juga dapat diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.
Kriteria pemilihan data: Data yang digunakan harus relevan dengan tujuan penelitian yaitu menilai dampak tata kelola pemerintahan yang baik terhadap kemajuan
Indonesia.
Hal ini mencakup data korupsi, transparansi, partisipasi masyarakat,
stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan indikator lain terkait tata kelola
pemerintahan yang baik.
Metode Analisis: Analisis dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
Pendekatan kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi untuk mengukur hubungan antara variabel tata kelola yang baik dan indikator kemajuan seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat korupsi.
Saat ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai mekanisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan tata kelola yang baik di Indonesia.
Pemodelan Konseptual: Sebelum melakukan analisis, perlu dikembangkan model konseptual yang mengidentifikasi hubungan antara variabel tata kelola pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dll) dan dampaknya terhadap kemajuan Indonesia.
Pemodelan ini membantu menghasilkan hipotesis dan memandu analisis data.
HASIL
Pengurangan tingkat korupsi: Penerapan tata kelola yang baik akan membantu mengurangi tingkat korupsi di Indonesia dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum yang adil.
Hal ini berdampak positif pada kepercayaan Masyarakat kepada pemerintah, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Meningkatkan kualitas layanan publik: Tata kelola yang baik mendorong pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih terjangkau bagi seluruh warga negara.
Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat yang
lebih besar memungkinkan pelayanan publik memenuhi kebutuhan masyarakat secara
lebih efisien dan efektif.
Meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi:Praktik tata kelola yang baik menciptakan lingkungan investasi yang menguntungkan dengan memberikan
kepastian hukum, mengurangi birokrasi dan meningkatkan transparansi.
Hal ini akan mendorong investasi dalam dan luar negeri, sehingga berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja.
lembaga negara:Praktik tata kelola yang baik berkontribusi dalam membangun lembaga negara yang kuat, transparan dan akuntabel.
Hal ini meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang efektif serta menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
Meningkatkan partisipasi Masyarakat Tata kelola yang baik menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik
di tingkat lokal maupun nasional.
Partisipasi ini memperkuat kedaulatan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang
dikembangkan mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal.
Stabilitas Politik: Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, Indonesia dapat mencapai stabilitas politik yang lebih baik.
Institusi yang kuat, proses demokrasi yang inklusif, dan manajemen konflik yang efektif
berkontribusi terhadap perdamaian dan ketertiban politik.
Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya sebuah konsep
teoretis namun juga merupakan kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan,
inklusif, dan kompetitif di Indonesia.
Melalui komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang
baik, Indonesia dapat memperkuat landasan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya.
Tata pemerintahan yang baik di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan
dipraktikkan dengan merebaknya era Reformasi.
Tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu alat reformasi yang harus
diterapkan pada pemerintahan baru, karena pada periode ini terjadi perombakan sistem pemerintahan yang memerlukan proses demokrasi yang bersih.
Namun jika melihat perkembangan reformasi agama selama 12 tahun terakhir, Indonesia belum bisa dikatakan sepenuhnya berhasil mencapai tata kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan cita-cita reformasi agama.
Masih banyak penyimpangan, kekurangan dalam penganggaran dan
akuntansi yang merupakan dua hasil utama tata pemerintahan yang baik.
Namun bukan berarti implementasinya gagal. Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk upaya untuk membuat informasi mengenai APBN transparan kepada publik untuk memfasilitasi partisipasi mereka dalam pengambilan kebijakan dan proses
pengawasan manajemen.
APBN dan BUMN
Oleh karena itu, akan terus menjadi acuan akuntabilitas manajemen di sektor publik dan menjadi lebih baik dan dapat
diandalkan di masa depan.
Selain itu, banyak undang-undang, peraturan dan lembaga telah dibentuk untuk mendukung penerapan tata kelola yang baik.
Hal ini sangat berbeda dengan sektor publik pada masa Orde Lama,
di mana manajemen sangat terpolitisasi dan sektor publik pada masa Orde Baru, ketika sektor publik lebih dipandang sebagai entitas pembangunan dibandingkan sebagai entitas
bisnis.
`
Peristiwa ini masih berakar pada rezim yang secara signifikan menghambat munculnya pemerintahan yang berdasarkan tata kelola yang baik.
Pengenalan tata kelola yang baik di Indonesia tidak hanya dapat memberikan
dampak positif pada sistem pemerintahan, namun juga pada perusahaan-perusahaan
non-negara, khususnya melalui lahirnya tata kelola perusahaan yang baik.
Dengan landasan yang kuat diharapkan dapat mengantarkan bangsa Indonesia menuju pemerintahan yang bersih dan amanah.
KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM MENJALANKAN GOOD GOVERNANCE
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik
adalah suatu cara di mana masyarakat itu sendiri ikut serta atau berpartisipasi dalam
pelaksanaan pemerintahan yang baik.
Dewasa ini, banyak pihak yang berpendapat bahwa kepentingan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan yang baik, yakni pemerintah, adalah penting
dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan sejalan dengan tujuan awal pemerintahan.
aktor Saya mengetahui hal ini. yang
seharusnya ditempatkan di pemerintahan.
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik
dapat berupa partisipasi masyarakat dengan menggunakan hak-hak masyarakat dan menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kepentingan masyarakat.
Partisipasi anggota masyarakat adalah partisipasi anggota masyarakat dalam pembangunan, termasuk kegiatannya dalam perencanaan dan pelaksanaan
(pelaksanaan) program/proyekpembangunan yang dilaksanakan di masyarakat.
Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, partisipasi dalam kegiatan pembangunan dan
partisipasi dalam penggunaan dan penikmatan hasil Pembangunan. (Mustanir
dan Abadi 2017).
Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pelibatan masyarakat meliputi: perasaan dan emosi.
Seseorang yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan melaksanakan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan dalam suatu organisasi atau kelompok.
Misalnya, Bornby (Mardikanto & Poerwoko, 2015) (Mustanir dan Yasin 2018)
mengartikan partisipasi sebagai suatu tindakan “partisipasi”, yaitu suatu kegiatan
yang bertujuan untuk memperoleh manfaat atau pernyataan mengenai keikutsertaan
dalam suatu kegiatan.
Partisipasi adalah partisipasi individu atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu
kegiatan (Mardikanto & Poerwoko, 2015).
Sebaliknya Verhangen (Mardikanto & Poerwoko, 2015) (Irwan dkk. (2019) menyatakan bahwa partisipasi merupakan bentuk interaksi dan komunikasi khusus yang berkaitan dengan pembagian wewenang, tanggung jawab, dan manfaat.
PEMBAHASAN
KONSEP GOOD GOVERNANCE Government atau “Government” dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai “The governing body of a country, state, city, dsb.
Sedangkan istilah “pemerintah” atau dalam bahasa Inggris “administration”
adalah “tindakan, praktek, cara administrasi”, artinya “tindakan, peristiwa, pola dan
sikap atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Oleh karena itu, governance merupakan suatu kegiatan atau suatu proses, seperti yang diungkapkan oleh Kooiman (Sedarmayanti 2012: -2), di mana governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat perkumpulan dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan bersama dan intervensi pemerintah terkait dengan kepentingan.
PRINSIP GOOD GOVERMANCE
Menurut UNDP (United Nations Development Programme) , ciri-ciri atau prinsip yang dikembangkan dalam good governance adalah (Mulyawan, 2009: 20-
23) (Nurimansyah et al.2020) Partisipasi Setiap orang dan setiap warga negara harus mempunyai hak yang sama untuk memilih dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya. SM Supremasi Hukum (Rule of Law) Aturan hukum dan
kerangka peraturan harus adil, ditegakkan dan dipatuhi sepenuhnya, khususnya aturan
hukum mengenai hak asasi manusia.
Transparansi Transparansi harus dibangun dalam kerangka arus informasi
yang bebas, dan berbagai proses, lembaga dan informasi harus dapat diakses secara
bebas oleh pihak-pihak yang membutuhkannya dan informasi tersebut
harus tersedia bagi publik dan mudah dipahami.
Alat Pemantauan dan Evaluasi
d.Ketanggapan Semua lembaga dan prosesnya harus dirancang untuk melayani berbagai kelompok kepentingan (stakeholder).
Orientasi Konsensus Pemerintahan yang baik (good governance) berperan sebagai mediator antara berbagai kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak.
Keadilan (Equality) Pemerintahan yang baik memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam upayanya mencapai tujuan efktivitas dan Efisiensi Setiap proses
dan lembaga dirancang untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar memenuhi
kebutuhan dengan memanfaatkan sebaikbaiknya berbagai sumber yang tersedia.
Akuntabilitas Waktu Pengambil keputusan di sektor jasa, organisasi dan warga negara bertanggung jawab kepada publik (masyarakat umum) dan pemilik (stakeholder).
Tanggung jawab ini bervariasi tergantung pada apakah keputusan organisasi bersifat internal atau eksternal.
Visi Strategis Para pemimpin dan warga negara memiliki perspektif jangka panjang yang luas mengenai penerapan tata pemerintahan yang baik dan persepsi akan perlunya pembangunan tersebut untuk pembangunan manusia.
Mereka juga memahami kompleksitas sejarah, budaya, dan sosial yang mendasari perspektif mereka.
Keterkaitan Seluruh ciri-ciri tata pemerintahan yang baik di atas saling memperkuat, saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri.
HASIL JIKA GOOD GOVERNANCE TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK
Jika tata kelola pemerintahan yang baik tidak sepenuhnya diterapkan di Indonesia, maka dampaknya akan sangat merugikan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan negara secara keseluruhan.
Berikut beberapa kemungkinan dampaknya: Meningkatnya tingkat korupsi: Salah satu konsekuensi utama dari kurangnya tata kelola yang baik adalah meningkatnya tingkat korupsi.
Korupsi dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara, menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan berujung pada kesenjangan sosial dan ekonomi.
Pemborosan Sumber Daya: Kurangnya transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pemerintahan dapat menyebabkan pemborosan sumber daya publik yang berharga.
Dana pemerintah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik dapat disalahgunakan atau dialihkan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Pelayanan publik yang buruk: Tanpa tata kelola yang baik, pelayanan publik cenderung tidak mencapai standar yang diharapkan.
Birokrasi yang lambat, prosedur yang rumit dan korupsi dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan dan infrastruktur.
Ketimpangan pembangunan: Kurangnya tata kelola yang baik dapat menyebabkan kesenjangan pembangunan di seluruh Indonesia.
Daerah-daerah tertentu mungkin terpinggirkan atau kekurangan sumber daya, sehingga dapat meningkatkan kesenjangan ekonomi dan sosial antar daerah.
Ketidakstabilan politik: Tanpa tata kelola yang baik, risiko ketidakstabilan politik dapat meningkat.
Pemerintahan yang korup dan tidak kompeten dapat memicu protes dan ketegangan sosial, sehingga mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan nasional.
Hilangnya kepercayaan masyarakat: Buruknya penerapan tata kelola yang baik dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara.
Hal ini dapat mempengaruhi legitimasi pemerintah, menimbulkan ketidakpuasan dan menimbulkan konflik sosial dan politik.
Oleh karena itu, pentingnya penerapan tata kelola yang baik di Indonesia tidak dapat diabaikan.
Upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik harus tetap menjadi prioritas agar negara dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif dan kompetitif demi kepentingan seluruh warga negaranya.
FAKTOR PENGHAMBATNYA GOOD
GOVERNANCE
Ada beberapa faktor yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.
Beberapa di antaranya adalah: Korupsi dan kolusi: Korupsi merupakan salah satu faktor utama penghambat tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.
Praktik korupsi yang merajalela di berbagai tingkat pemerintahan dapat melemahkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik.
Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan: Banyak lembaga pemerintah di Indonesia yang mengalami keterbatasan kapasitas, baik dari segi sumber daya manusia, teknologi dan infrastruktur.
Hal ini dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta menurunkan kemampuan lembaga dalam memenuhi prinsip-prinsip good governance.
Budaya organisasi yang buruk: Budaya organisasi yang tidak mendukung transparansi, akuntabilitas dan integritas dapat menjadi penghambat penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Praktek-praktek seperti nepotisme, favoritisme dan ketergantungan pada praktek-praktek yang tidak etis dapat melemahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
Kendala hukum dan penegakan hukum: Keterbatasan sistem hukum dan lemahnya penegakan hukum dapat membatasi efektivitas tata pemerintahan yang baik.
Ketika undang-undang tidak ditegakkan secara adil dan konsisten, transparansi, akuntabilitas dan keadilan dapat dirusak.
Rendahnya partisipasi masyarakat: Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat menjadi penghambat penerapan tata kelola
yang baik.
Kurangnya kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat serta terbatasnya akses terhadap informasi dapat membatasi efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Tekanan politik dan kepentingan kelompok: Tekanan politik dari partai politik
tertentu dan dominasi kepentingan kelompok tertentu juga dapat menghambat tata kelola pemerintahan yang baik.
Kepentingan politik dan ekonomi yang sempit dapat menimbulkan korupsi, nepotisme dan kolusi.
Dengan mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, pemerintah dan
masyarakat Indonesia dapat memperkuat penerapan good governance dan memastikan prinsip-prinsip good governance menjadi landasan utama pembangunan negara.
KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN
Dalam memenuhi tanggung jawab pembangunannya, pemerintah Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Dengan mempraktikkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan efisiensi pemerintahan, Indonesia telah merasakan banyak dampak positif yang berkontribusi terhadap kemajuan negara.
Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Salah satu dampak utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penciptaan lingkungan bisnis yang mendukung.
Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik juga telah membawa perubahan positif, seperti penurunan tingkat korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik,
penguatan institusi pemerintah dan peningkatan partisipasi masyarakat.
Namun, masih banyak tantangan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia secara keseluruhan.
Korupsi masih merajalela, dan terbatasnya kapasitas organisasi, buruknya budaya organisasi, serta terbatasnya institusi hukum dan penegakan hukum masih menjadi hambatan yang harus diatasi.
Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan masih diperlukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.
Peningkatan transparansi, penguatan penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat dan reformasi kelembagaan adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik terus diterapkan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kemajuan Indonesia.
Ringkasnya, tata kelola yang baik bukan sekedar konsep teoretis, namun merupakan kunci penting untuk mencapai pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, inklusif dan
kompetitif.
Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, tata kelola pemerintahan yang baik dapat semakin diperkuat sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik dan adil bagi seluruh warganya.
SARAN
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia melibatkan berbagai langkah strategis yang dapat dilakukan bersama oleh pemerintah, lembaga dan masyarakat.
Berikut adalah beberapa saran untuk dipertimbangkan
Memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum: Meningkatkan independensi, kapasitas dan efektivitas lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum secara adil dan tegas.
Transparansi dan Akuntabilitas: Memperkuat mekanisme transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah, proses pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kepada publik.
Meningkatkan partisipasi masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja pemerintah, serta memperkuat peran lembaga swasta dalam pemantauan pemerintah.
Reformasi Birokrasi: Mengurangi birokrasi yang berlebihan, menyederhanakan prosedur administrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Pemberantasan Korupsi: Menerapkan tindakan preventif dan represif yang tegas dalam memberantas korupsi, termasuk pendidikan antikorupsi, penguatan pengawasan dan hukuman berat bagi pelaku korupsi.
Penguatan lembaga-lembaga negara: Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme lembaga lembaga negara dan memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya publik.
Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tata pemerintahan yang baik, hak dan tanggung jawab kewarganegaraan dan partisipasi dalam proses demokrasi.
Kerja sama antar pihak: Mendorong kerja sama antar pemerintah, sektor swasta, lembaga swasta dan organisasi internasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan mempercepat pembangunan berkelanjutan.
Diharapkan melalui implementasi usulanusulan tersebut secara komprehensif dan
berkelanjutan, Indonesia mampu menjawab tantangan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan proses pembangunan menuju kesejahteraan seluruh warganya.
DAFTAR PUSTAKA
file:///C:/Users/User/Downloads/80
-Article%20Text-794-2-10-
20230712.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/PA
RTISIPASI%20MASYARAKAT%20%20
DALAM%20MENINGKATKAN%20GOO
D%20GOVERNANCE%20-%20Copy.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/80-
Article%20Text-794-2-10-20230712.pdf
https://www.neliti.com/id/publicatio
ns/285926/pengaruh-tata-kelolapemerintahan-yang-baikgood-governanceterhadap-resistensi-s
https://www.neliti.com/id/publicatio
ns/285926/pengaruh-tata-kelolapemerintahan-yang-baikgood-governanceterhadap-resistensi-s
file:///C:/Users/User/Downloads/315
-614-1-SM.pdf
https://repository.unikom.ac.id/5131
4/1/1.neneng-siti-maryam-mewujudkangood-governance-edited.pdf
http://repository.unitri.ac.id/966/1/B
uku%20Reformasi%20Repo.pdf
Penulis : Fahryansyah Ahmad, Usiono
Program Studi Ilmu Perpustakaan, Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Jalan Lapangan Golf No.120, Kampung Tengah, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deliserdang,
Sumatera Utara
Fakultas Ilmu Sosial, Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Jalan Lapangan Golf No.120, Kampung Tengah, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deliserdang,
Sumatera Utara.(TDC/red)***
